Inflasi

BAB II

PEMBAHASAN

II.1 Pengaruh Inflasi

            Pengaruh inflasi terhadap perekonomian adalah dapat mendorong penanam modal spekulatif.

            Ketika inflasi terjadi, para pemilik modal cenderung lebih melakukan investasi spekulatif, misalnya membeli rumah, tanah, menyimpan barang berharga. Daripada melakukan investasi yang produktif.

            Inflasi juga dapat mengurangi kegairahan penanaman modal untuk mengembangkan usaha-usaha produktif, Perbankan atau lembaga keuangan lainnya akan menaikkan tingkat bunga pinjaman untuk menghindari kemerosotan nilai uang (modal) yang mereka pinjamkan.

            Menimbukan ketidakpastian ekonomi di masa depan, Inflasi akan terus berkembang jika tidak ditangani. Disamping itu, jika gagal mengendalikan inflasi akan menimbulkan ketidakpastian ekonomi dan arah perkembangan ekonomi susah untuk diramalkan.

            Menimbulkan masalah neraca pembayaran, dimana Inflasi selalu menyebabkan harga barang impor selalu lebih murah dari barang produksi luar negeri Dan arus modal keluar negeri akan lebih cepat daripada ke dalam negeri, sehingga hal ini dapat mengakibatkan kemerosotan nilai mata uang dan defisit neraca pembayaran.

            Tidak hanya itu, pengaruh inflasi juga dapat memberikan dapak terhadap individu dan masyarakat. Dimana dampak tersebut seperti yang dijelaskan dibawah ini:

a. Kesenjangan Distribusi Pendapatan

Saat inflasi, nilai harga tetap (seperti tanah, rumah, dan bangunan pabrik) akan mengalami kenaikan. Dan kondisi ini sangat menguntungkan bagi para pemilik modal.

Sebaliknya nilai pendapatan riil penduduk akan merosot, dengan demikian inflasi memperlebar kesenjangan distribusi pendapatan.

b. Pendapatan Riil Merosot

Saat Inflasi, harga naik mendahului kenaikan pendapatan Sedangkan sebagian tenaga kerja merupakan para pekerja berpenghasilan tetap Dengan demikian inflasi mengakibatkan kemerosotan pendapatan riil masyarakat Berarti kemakmuran masyarakat menurun.

c. Nilai Riil Tabungan Merosot

Saat inflasi, deposito akan menurun Sehingga masyarakat yang memiliki uang tunai tersebut akan dirugikan karena penurunan nilai riilnya. Dampak Inflasi dalam Perekonomian

II.2 Perkembangan Inflasi

A. Inflasi yang Terjadi di Indonesia

      Seperti halnya yang terjadi pada ystem-negara berkembang pada umumnya, fenomena inflasi di Indonesia masih menjadi satu dari berbagai “penyakit” ekonomi makro yang meresahkan pemerintah terlebih bagi masyarakat. Memang, menjelang akhir pemerintahan Orde Baru (sebelum krisis moneter) angka inflasi tahunan dapat ditekan sampai pada single digit, tetapi secara umum masih mengandung kerawanan jika dilihat dari seberapa besar prosentase kelompok masyarakat golongan miskin yang menderita akibat inflasi. Lebih-lebih setelah semakin berlanjutnya krisis moneter yang kemudian diikuti oleh krisis ekonomi, yang menjadi salah satu dari penyebab jatuhnya pemerintahan Orde Baru, angka inflasi cenderung meningkat pesat (mencapai lebih dari 75 % pada tahun 1998), dan diperparah dengan semakin besarnya presentase golongan masyarakat miskin. Sehingga bisa dikatakan, bahwa meskipun angka inflasi di Indonesia termasuk dalam katagori tinggi, tetapi dengan meninjau presentase golongan masyarakat ekonomi bawah yang menderita akibat inflasi cukup besar, maka sebenarnya dapat dikatakan bahwa inflasi di Indonesia telah masuk dalam stadium awal dari hyperinflation.

contoh peristiwa Inflasi :

1. Pasca Kenaikan Harga BBM subsidi

        Baru – baru ini Pemerintah Indonesia menaikkan harga BBM pada tanggal 21 Juni lalu.hal ini membuktikan bahwa bangsa kita benar – benar mengalami masalah naiknya harga BBM. Hal ini terjadi dikarenakan permintaan masyarakat akan konsumsi BBM melambung tinggi sementara stock atau persediaan BBM semakin menipis. Berbagai upaya telah pemerintah lakukan untuk mengatasi krisis BBM ini, awalnya pemerintah melakukan pembatasan pengguna BBM subsidi.pembatasan ini dilakukan pada BBM premium yang menjadi sasaran utama oleh Pemerintah kepada kendaraan dinas. namun usaha ini dapat dikategorikan gagal karena terbukti masih banyak kendaraan dinas yang menikmati BBM subsidi yaitu dengan cara membeli kepada pedagang eceran sehingga BBM non subsidi kurang laku di pasaran. menanggapi pemakaian BBM subsidi yang diukur masih tinggi, Pemerintah menaikkan harga BBM atau mngurangi jatah subsidi yang diberikan oleh Pemerintah. Kenaikan harga BBM memperberat beban hidup masyarakat terutama mereka yang berada di kalangan bawah dan juga para pengusaha, karena kenaikan BBM menyebabkan turunnya daya beli masyarakat dan itu akan mengakibatkan tidak terserapnya semua hasil produksi banyak perusahaan sehingga akan menurunkan tingkat penjualan yang pada akhirnya juga akan menurunkan laba perusahaan.

        Naiknya harga BBM di ysteme diawali oleh naiknya harga minyak dunia. yang membuat pemerintah tidak dapat menjual BBM kepada masyarakat dengan harga yang sama dengan harga sebelumnya, karena hal itu dapat menyebabkan pengeluaran APBN untuk subsidi minyak menjadi lebih tinggi. Maka pemerintah mengambil langkah untuk menaikkan harga BBM.

        Dan untuk mengimbangi masalah melonjaknya harga BBM setiap tahunnya, pemerintah mengeluarkan kebijakan subsidi BBM.Kebijakan subsidi BBM (Bahan Bakar Minyak) bertujuan mengatasi kelebihan beban APBN. Sebab jika tidak, APBN dipastikan akan mengalami penurunan yang berdampak langsung pada mandeknya pembangunan nasional.

        Kenaikan BBM ini menimbulkan berbagai dampak yaitu meningkatnya harga barang – barang baik barang pokok maupun jasa.meskipun Pemerintah telah mengadakan program baru sementara yang berupa BLSM kepada masyarakat miskin namun bantuan tersebut tidak dapat menutupi keseluruhan kekurangan – kekurangan dana untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari mereka. bahkan terbukti terkadang BLSM tersebut masih melenceng dari masyarakat miskin. banyak masyarakat miskin yang tidak menerima bantuan tersebut. selain itu daya beli kebutuhan sehari – hari masyarakat berkurang karena uang yang biasanya cukup untuk membeli seluruh kebutuhan – kebutuhan kini tidak cukup lagi untuk membeli semua kebutuhan dikarenakan harganya terpaut melambung tinggi. apabila kebutuhan – kebutuhan masyarakat kurang, maka dapat menyebabkan meningkatnya tindakan – tindakan criminal sehingga keamanan lingkungan pun akan menurun. kebijakan tersebut tidak hanya berimbas kepada kebutuhan pokok namun berimbas juga kepada laju pertumbuhan ekonomi. pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan melamban dan daya saing akan menurun.

        Apabila pemerintah ingin menaikkan harga BBM harusnya tidak langsung melonjak seperti ini dikarenakan harga – harga barang pun ikut melambung tinggi.seharusnya Pemerintah menaikkan harga BBM cukup per tahun atau dua tahun sekali dinaikkan sebesar Rp500,- di tahun – tahun  sebelumnya, sehingga harga – harga barang kebutuhan pokok akan lebih terkendali.

2. Krisis Moneter di Indonesia

        Krisis moneter yang melanda negara ASEAN, termasuk Indonesia, telah menyebabkan rusaknya sendi-sendi perekonomian nasional. Krisis moneter menyebabkan terjadinya imported inflation sebagai akibat dari terdepresiasinya secara tajam nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, yang selanjutnya mengakibatkan tekanan inflasi yang berat bagi Indonesia. Fenomena inflasi di Indonesia sebenarnya semata-mata bukan merupakan suatu fenomena jangka pendek saja dan yang terjadi secara situasional, tetapi seperti halnya yang umum terjadi pada ystem-negara yang sedang berkembang lainnya, masalah inflasi di Indonesia lebih pada masalah inflasi jangka panjang karena masih terdapatnya hambatan- hambatan dalam perekonomian. Dengan demikian, maka pembenahan masalah inflasi di Indonesia tidak cukup dilakukan dengan menggunakan instrumen moneter saja. Devaluasi menjadi penyebab utama terjadinya krisis ekonomi di Asia dan akhirnya menimbulkan masalah inflasi di dalam negeri.Inflasi merupakan masalah ekonomi makro yang mempengaruhi perekonomiaan secara riil karena memberikan tekanan bagi investasi dan menghalangi pertumbuhan ekonomi.Penelitian World Bank (World Bank Institute Home Page, retrieve Februari 2000) mengenai inflasi dan pertumbuhan di 127 negara antara tahun 1960-1992 menunjukkan adanya hubungan yang erat antara tingkat inflasi dan penurunan pertumbuhan ekonomi.Pada penelitian tersebut ditemukan bahwa pada tingkat inflasi yang rendah-menengah (20-40%) tidak secara langsung menyebabkan penurunan pertumbuhan sedangkan tingkat inflasi diatas 40% merupakan inflasi yang sangat membahayakan.Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas inflasi merupakan masalah ekonomi makro yang perlu mendapat perhatian baik untuk mencari penyebab maupun solusi untuk mengatasinya.Banyak pendapat yang mengatakan bahwa inflasi di Indonesia lebih didominasi oleh penyebab non ekonomis.Permasalahan penyebab ekonomis dan non ekonomis di Indonesia memang menimbulkan kontroversi yang cukup tinggi.Aspek-aspek non ekonomis terkadang memberikan pengaruh yang signifikan bagi perubahan-perubahan ekonomi.

        Dalam tulisan ini, faktor non ekonomis dieliminir dan diasumsikan tidak memberikan pengaruh yang signifikan pada tingkat inflasi.Fenomena inflasi di Indonesia sendiri memunculkan banyak pendapat mengenai sumber inflasi dan aspek kausalitas.inflasi di Indonesia dipicu oleh Jumlah uang beredar yang terlampau besar dan di sisi lain terdapat kelompok yang mengatakan bahwa inflasi di Indonesia disebabkan karena ketergantungan Indonesia bagi barang impor. Sisi  kausalitas inflasi muncul karena inflasi itu tidak hanya merupakan akibat dari ystem ekonomi namun juga dapat menyebabkan perubahan ekonomi yang lain.

3. Turunnya Nilai Riil Kekayaan Masyarakat

        Inflasi menyebabkan turunnya nilai riil kekayaan masyarakat yang berbentuk kas, karena nilai tukar kas tersebut akan menadi lebih kecil, karena secara nominal harus menghadapi harga komoditi per satuan yang lebih besar. Sebagai contoh, jika uang Rp. 10.000,- tadinya bisa dibelikan 10kg beras yang berharga Rp.1000,-/kg, maka setelah adanya inflasi uang Rp.10.000,- tersebut hanya dapat ditukarkan dengan 5kg beras saja, karena sekarang harga beras menjadi lebih mahal (Rp.2000,-/kg). Sebaliknya mereka yang memiliki kekayaan dalam bentuk aktiva tetap (umumnya golongan ekonomi menengah ke atas) justru diuntungkan dengan kenaikan harga akibat inflasi tersebut. Dengan demikian inflasi akan membuat jurang kesenjangan akan semakin lebar.

II.3 Penyebab Inflasi

Teori Inflasi, Penyebab Terjadinya Inflasi

            Secara garis besar teori mengenai inflasi ada tiga yaitu Teori Kuantitas (Teori Irving Fisher), Teori Keynes, dan Teori Strukturalis. Masing-masing menyoroti aspek-aspek tertentu dari proses inflasi dan masing-masing bukan teori inflasi yang lengkap yang mencakup semua aspek penting dari proses kenaikan harga ini. Untuk menerapkannya kita harus menentukan aspek-aspek mana yang dalam keadaan penting di dalam proses inflasi di suatu negara, dan dengan demikian teori mana (atau kombinasi teori-teori mana) yang lebih cocok.

II.5 Akibat Inflasi

Dampak Inflasi Terhadap Kegiatan Ekonomi Masyarakat

A) Dampak Positif :

1. Peredaran / perputaran barang lebih cepat.

2.Produksi barang-barang bertambah, karena keuntungan pengusaha bertambah.

3. Kesempatan kerja bertambah, karena terjadi tambahan investasi.

4.Pendapatan nominal bertambah, tetapi riil berkurang, karena kenaikan pendapatan kecil.

B) Dampak Negatif

1. Harga barang-barang dan jasa naik.

2. Nilai dan kepercayaan terhadap uang akan turun atau berkurang.

3. Menimbulkan tindakan spekulasi.

4. Banyak proyek pembangunan macet atau terlantar.

5. Kesadaran menabung masyarakat berkurang.

II.6 Kebijakan Dalam Menurunkan Inflasi

II.6.1 Kebijakan Fiskal

            Kebijakan Fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan ini mirip dengan kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar, namun kebijakan fiskal lebih mekankan pada pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah.

            Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendapatkan dana-dana dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerintah untuk membelanjakan dananya tersebut dalam rangka melaksanakan pembangunan. Atau dengan kata lain, Kebijakan Fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendapatkan dana dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerintah untuk membelanjakan dananya dalam rangka melaksanakan pembangunan. Atau, kebijakan fiskal adalah kebjakan pemerintah yang berkaitan dengan penerimaan atau pengeluaran Negara. Dari semua unsur APBN dan pajak yang dapat diatur oleh pemerintah dengan kebijakan fiskal.Contoh kebijakan fiskal adalah apabila perekonomian nasional mengalami inflasi, pemerintah dapat mengurangi kelebihan permintaan masyarakat dengan cara memperkecil pembelanjaan dan menaikkan pajak agar tercipta kestabilan lagi. Cara demikian disebut dengan pengelolaan anggaran.

II.7.2 Kebijakan Moneter

            Kebijakan Moneter adalah kebijakan pemerintah dalam mengatur penawaran uang (jumlah uang beredar) dan tingkat bunga. Kebijakan ini dilaksanakan oleh Bank Sentral. Melalui kebijakan moneter pemerintah dapat mempertahankan, menambah, mengurangi jumlah uang yang beredar dalam upaya mempertahankan kemampuan pertumbuhan ekonomi sekaligus mengendalikan inflasi.

            Jika yang dilakukan adalah menambah jumlah uang yang beredar, maka dikatakan pemerintah menempuh kebijakan moneter ekspansif (monetary expansive). Sebaliknya jika jumlah uang yang beredar dikurangi, maka dikatakan pemerintah melakukan kebijakan moneter kontraktif atau kebijakan uang ketat (tight money policy).

            Kebijakan moneter adalah kebijakan dari otoritas moneter (bank sentral) dalam bentuk pengendalian agregat moneter (seperti uang beredar, uang primer, atau kredit perbankan) untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan. Perkembangan perekonomian yang diinginkan dicerminkan oleh stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi, dan kesempatan kerja yang tersedia.

A. Tujuan Kebijakan Moneter

1. Mengedarkan mata uang sebagai alat pertukaran (medium of exchange) dalam perekonomian.

2. Mempertahankan keseimbangan antara kebutuhan likuiditas perekonomian dan stabilitas tingkat harga.

3.  Distribusi likuiditas yang optimal dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang diinginkan pada berbagai sektor ekonomi.

4. Membantu pemerintah melaksanakan kewajibannya yang tidak dapat terealisasi melalui sumber penerimaan yang normal.

B. Fungsi Bank Sentral

1. Mengedarkan mata uang

2. Stabilisasi nilai uang

3. Pengarah sistem perbankan

4. Pelaksana kebijakan moneter

5. Menjalankan fungsi promosi, regulasi, dan supervisi

6. Bank dan penasihat bagi pemerintah

7. Mengatur sirkulasi uang dan kredit

8. Sumber likuiditas akhir bagi sistem perbankan dan finansial

9. Memonitor dan mengelola neraca pembayaran dan nilai tukar

C. Jenis-jenis Kebijakan Moneter

1. Kebijakan moneter ketat (tight money policy) untuk mengurangi/membatasi jumlah uang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi.

2. Kebijakan moneter longgar (easy money policy) untuk menambah jumlah uang beredar.  Kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat (permintaan masyarakat) pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi.

D. Bentuk-bentuk Kebijakan Moneter

        Kebijakan moneter dibedakan atas kebijakan yang bersifat kuantitatif dan kualitatif. kebijakan moneter kuantitatif merupakan kebijakan umum yang berusaha untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar dan tingkat bunga dalam perekonomian. Sedangkan kebijakan kualitatif bersifat kebijakan terpilih atas beberapa aspek masalah moneter yang dihadapi pemerintah.

E. Kebijakan Moneter Kuantitatif

1. Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation)

        Operasi pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah (government securities) yang dilakukan oleh Bank Sentral. Jika ingin menambah jumlah uang beredar pada saat perekonomian sedang mengalami “kelesuan” atau resesi, Bank Sentral akan membeli surat berharga yang sehingga uang yang beredar bertambah jumlahnya karena pembayaran yang dilakukan Bank Sentral menyebabkan cadangan yang ada pada bank-bank umum menjadi bertambah besar. Namun, bila ingin jumlah uang yang beredar berkurang, maka Bank Sentral akan menjual surat berharga kepada masyarakat. Surat berharga pemerintah antara lain diantaranya adalah SBI atau singkatan dari Sertifikat Bank Indonesia dan SBPU atau singkatan atas Surat Berharga Pasar Uang.

2. Fasilitas Diskonto (Discount Rate)

        Yang dimaksud tingkat bunga diskonto ialah tingkat bunga yang ditetapkan pemerintah kepada bank umum yang meminjam kepada bank sentral. Bila pemerintah ingin menambah jumlah uang yang beredar, maka pemerintah menurunkan tingkat bunga pinjaman (tingkat diskonto). Dengan tingkat bunga yang lebih rendah maka masyarakat tidak tertarik untuk menabung dan suku bunga kredit akan turun dan mengakibatkan masyarakat banyak tertarik untuk mengajukan pinjaman ke bank sehingga akan meningkatkan keinginan bank-bank umum untuk meminjam kepada bank sentral. Dengan demikian jumlah uang yang beredar di masyarakat menjadi bertambah.Penurunan suku bunga biasanya dilakukan pada saat perekonomian mengalami kelesuan (resesi).       Sebaliknya jika ingin menahan laju pertambahan jumlah uang beredar, pemerintah menaikan tingkat bunga pinjaman. Hal ini akan membuatmasyarakat tertarik untuk menyimpan uang di bank dengan demikian jumlah uang yang beredar berkurang. Selain itu kenaikan suku bunga tabungan akan meningkat suku bunga kredit, dengan naiknya suku bunga kredit orang akan enggan untuk mengajukan kredit sehingga keinginan bank-bank umum  untuk meminjam kepada bank sentral. sehingga pertambahan jumlah uang yang beredar bisa ditekan.

3. Rasio Cadangan Wajib (Reserve Requirement Ratio)

        Penetapan rasio cadangan wajib juga dapat mengubah jumlah uang beredar. Jika rasio cadangan wajib diperbesar, maka kemampuan bank untuk memberikan kredit menjadi lebih kecil dibanding sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Demikian juga sebaliknya jika bank sentral ingin menambah jumlah uang yang beredar untuk menggerakan kegiatan ekonomi dapat dilakukan dengan menurunkan rasio cadangan minimum di bank-bank umum.

F. Kebijakan Moneter Kualitatif

1. Pengawasan Kredit secara selektif

        Pengawasan kredit secara selektif merupakan politik bank sentral untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara memperketat pemberian kredityang bertujuan untuk memastikan bahwa bank-bank umum memberikan kredit /pinjaman sesuai dengan program yang dijalankan pemerintah. Misalnya, untuk mendorong kegiatan di sektor industri, bank sentral dapat membuat peraturan terhadap bank-bank umum. Peraturan tersebut mengharuskan bank-bank umum untuk meminjamkan sebagian dananya kepada usaha-usaha di bidang industri.

2. Imbauan Moral (Moral Persuasion)

        Dengan imbauan moral, otoritas moneter mencoba mengarahkan dan mengendalikan uang yang beredar. Misalnya, Gubernur Bank Indonesia selaku bank sentral dapat memberikan saran agar perbankan berhati-hati dengan kreditnyaatau membatasi keinginannya untuk meminjamkan uang dari bank sentral. Adapun contoh lain seperti menghimbau perbankan pemberi kredit untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kredit untuk mengurangi jumlah uang beredar dan menghimbau agar bank meminjam uang lebih ke bank sentral untuk memperbanyak jumlah uang beredar pada perekonomian.

3. Politik sanering

        Ini dilakukan bila sudah terjadi hiper inflasi, ini pernah dilakukan BI pada tanggal 13 Desember 1965 yang melakukan pemotongan uang dari Rp.1.000 menjadi Rp.1.

II.7.3 Kebijakan Sektor Riil

            Mengatasi Inflasi dengan Instrumen Sektor Riil Merupakan kebijakan yang tidak berhubungan dengan pemerintah maupun jumlah uang yang beredar. Cara ini merupakan langkah untuk mengatasi Inflasi. Kebijakan Riil dapat dilakukan melalui Instrumen sebagai berikut :

1. Mendorong agar pengusaha menaikkan hasil produksinya

Pemerintah mendorong peningkatan produksi barang dan jasa serta memperlancar alirannnya hingga sampai ke pengguna akhir (konsumen). Cara ini cukup efektif mengingat Inflasi disebabkan oleh kenaikkan jumlah barang konsumsi tidak seimbang dengan jumlah uang yang beredar. Oleh karena itu Pemerintah membuat prioritas produksi atau bantuan (Subsidi) kepada produksi bahan bakar, produksi beras.

2. Menekankan tingkat Upah

Merupakan upaya menstabilkan upah atau gaji, dalam pengertian bahwa upah tidak sering dinaikkan karena kenaikkan yang sering dilakukan akan meningkatkan daya beli dan pada akhirnya akan meningkatkan permintaan terhadap barang- barang secara keseluruhan dan pada akhirnya akan menimbulkan Inflasi.

3. Pemerintah melakukan pengawasan harga dan sekaligus menetapkan harga maksimal

Pengendalian harga yang baik tidak akan berhasil tanpa ada pengawasan. Pengawasan yang tidak baik biasanya akan menimbulkan pasar gelap. Untuk menghindari pasar gelap maka distribusi barang harus dapat dilakukan dengan.

4. Pemerintah melakukan distribusi secara langsung

Maksudnya agar tidak terjadi kenaikkan harga, hal ini seperti yang dilakukan pemerintah dalam menetapkan harga tertinggi (Harga Eceran Tertinggi/HET). Pengendalian harga yang tidak baik tidak akan berhasil tanpa adanya pengawasan. Pengawasan yang tidak baik biasanya akan menimbulkan pasar gelap. Untuk menghindari pasar gelap maka distribusi barang harus dapat dilakukan dengan ystem, seperti yang dilakukan pemerintah melalui Bulog atau KUD.

5. Penanggulangan Inflasi yang sangat parah (Hyper Inflation)

Penanggulangan inflasi yang sangat parah (hyper inflation) ditempuh dengan cara melakukan sneering (pemotongan nilai mata uang).Sanering berasal dari bahasa Belanda yang berarti penyehatan, pembersihan, reorganisasi.

Kebijakan sanering antara lain:

a. Penurunan nilai uang

Pembekuan sebagian simpanan pada bank-bank dengan ketentuan bahwa simpanan yang dibekukan akan diganti menjadi simpanan jangka panjang oleh pemerintah. Senering ini pernah dilakukan oleh pemerintah pada tahun 1960-an pada saat inflasi mencapai 650%. Pemerintah memotong nilai mata uang pecahan Rp. 1.000,00 menjadi Rp. 1,00.

b. Kebijakan yang berkaitan dengan Output

Kenaikan output dapat memperkecil laju Inflasi, kenaikkan jumlah output ini dapat dicapai misalnya dengan kebijakkan penurunan bea masuk sehingga impor barang cenderung meningkat. Bertambahnya jumlah barang di dalam negeri cenderung menurunkan harga.

c. Kebijakkan penentuan harga dan indexing yang dilakukan dengan ceiling price

d. Devaluasi

Adalah penurunan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang luar negeri. Jika hal tersebut terjadi biasanya pemerintah melakukan intervensi agar nilai mata uang dalam negeri tetap stabil. Istilah Devaluasi sering pulla dikaitkan dengan menurunnya nilai uang suatu Negara terhadap nilai mata uang asing. Devaluasi juga merujuk kepada kebijakkan Pemerintah menurunkan nilai mata uang sendiri terhadap  mata uang asing.

6. Pemerintah menstimulus bank untuk memberikan kredit lebih spesifik kepada UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah)

Contohnya bank BRI mencanangkan tahun ini sebagai Microyear.

7. Menekan arus barang impor dengan cara menaikkan pajak

8. Rencana jangka menengah pemerintah harus memfokuskan pembangunan infrastruktur desa karena pembangunan berasal dari pedesaan

9. Menstimulus masyarakat untuk menggunakan produk dalam negeri

BAB III

PENUTUP

III.1 Kesimpulan

            Inflasi adalah sebuah masalah yang menjadi salah satu sorotan pemerintah , inflasi ini menjadi suatu kesulitan dalam memajukan perekonomian Indonesia. Inflasi ini diartikan sebagai suatu proses dari suatu peristiwa meningkatnya harga-harga secara umum secara terus-menerus. Inflasi ini berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya konsumsi masyarakat Indonesia yang selalu meningkat, berlebihannya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi suatu barang. Dengan kata lain inflasi ini juga merupakan proses menurunnya nilai suatu mata uang secara terus-menerus.

            Dalam permasalahan inflasi ini sangat diperlukan akan solusi dalam menghadapi permasalahan seperti ini. Inflasi merupakan masalah yang dihadapi oleh suatu Negara yang masalah tersebut tidak bisa dihilangkan. tapi inflasi sendiri bisa dicegah dengan menggunakan berbagai kebijakan seperti kebijakan fiscal, kebijakan moneter, sector riil, dan moral.